BibTex Citation Data :
@article{LR12457, author = {Nisa Yulianingsih}, title = {KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA}, journal = {LAW REFORM}, volume = {10}, number = {1}, year = {2014}, keywords = {}, abstract = { Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana terutama kebijakan formulasi dalam menentukan arah kebijakan pengaturan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Kajian didasarkan pada hasil penelitian normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum dalam merumuskan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi terutama dalam kegiatan barang dan jasa pengaturannya kurang efektif karena belum dirumuskan dan diformulasikan secara jelas mengenai sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi mengenai pengaturan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa agar dapat mengakomodir pengaturan sanksi yang lebih tegas (pidana) atas pelanggaran proses pengadaan barang dan jasa. Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa }, issn = {2580-8508}, pages = {62--74} doi = {10.14710/lr.v10i1.12457}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12457} }
Refworks Citation Data :
Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana terutamakebijakan formulasi dalam menentukan arah kebijakan pengaturan tindak pidanakorupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia saat ini dan masa yang akandatang. Kajian didasarkan pada hasil penelitian normatif untuk menemukankaidah-kaidah dan norma-norma hukum dalam merumuskan tindak pidanakorupsi pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwapengaturan tindak pidana korupsi terutama dalam kegiatan barang dan jasapengaturannya kurang efektif karena belum dirumuskan dan diformulasikansecara jelas mengenai sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana korupsidalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasimengenai pengaturan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa agar dapatmengakomodir pengaturan sanksi yang lebih tegas (pidana) atas pelanggaranproses pengadaan barang dan jasa.Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, PengadaanBarang dan Jasa
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2024-11-21 19:07:22
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Law Reform]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document or fax :
Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Law Reform
Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH No.1, Semarang, Indonesia 50241
Telp. (024) 8313493
Email: jurnalmih.undip@gmail.com
Has been indexed in:
Statistics
LAW REFORM (p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508) is published by Master Program of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
