Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara

Moh. Rosyid

doi:10.14710/jscl.v2i2.15397

DOI: https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15397

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara

*Moh. Rosyid - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

How to cite (IEEE): M. Rosyid, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara," Jurnal Sejarah Citra Lekha, vol. 2, no. 2, pp. 92-111, Nov. 2017. https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15397

How to cite (APA): Rosyid, M. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara. Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2(2), 92-111. https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15397

How to cite (BCREC): Rosyid, M. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara. Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2 (2), 92-111 (doi:10.14710/jscl.v2i2.15397)

How to cite (Chicago): Rosyid, Moh.. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara." Jurnal Sejarah Citra Lekha 2, no. 2 (2017): 92-111. Accessed April 1, 2025. https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15397

How to cite (Vancouver): Rosyid M. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara. Jurnal Sejarah Citra Lekha [Online]. 2017 Nov;2(2):92-111. https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15397.

How to cite (Harvard): Rosyid, M., 2017. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara. Jurnal Sejarah Citra Lekha, [Online] Volume 2(2), pp. 92-111. https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15397 [Accessed 1 Apr. 2025].

How to cite (MLA8): Rosyid, Moh.. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara." Jurnal Sejarah Citra Lekha, vol. 2, no. 2, 22 Nov. 2017, pp. 92-111 , https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15397. Accessed 1 Apr. 2025.

BibTex Citation Data :

@article{JSCL15397,
    author = {Moh. Rosyid},
    title = {Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara},
    journal = {Jurnal Sejarah Citra Lekha},
  volume = {2},
    number = {2},
    year = {2017},
    keywords = {Gafatar, Kesejahteraan, Pemerintah Lokal, Kudus},
    abstract = { Penelitian ini dilakukan pada saat kembalinya anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke Kudus dari Kalimantan Barat. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap upaya perlindungan masyarakatnya. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dan observasi terhadap mantan anggota Gafatar. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah lokal tidak banyak memberikan bantuan kepada eks anggota Gafatar untuk kembali dan menetap di kampung halaman mereka. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Pertama, kelompok eks Gafatar membutuhkan lebih banyak akses dalam lapangan pekerjaan dan sumber keuangan. Kedua, pemerintah harus melakukan tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dari organisasi yang berideologi inkonstitusional. },
   issn = {2443-0110},   pages = {92--111}  doi = {10.14710/jscl.v2i2.15397},
    url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jscl/article/view/15397}
}

Refworks Citation Data :

@article{{JSCL}{15397}, author = {Rosyid, M.}, title = {Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara}, journal = {Jurnal Sejarah Citra Lekha}, volume = {2}, number = {2}, year = {2017}, doi = {10.14710/jscl.v2i2.15397}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jscl/article/view/15397} }

Citation Format:

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada saat kembalinya anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke Kudus dari Kalimantan Barat. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap upaya perlindungan masyarakatnya. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dan observasi terhadap mantan anggota Gafatar. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah lokal tidak banyak memberikan bantuan kepada eks anggota Gafatar untuk kembali dan menetap di kampung halaman mereka. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Pertama, kelompok eks Gafatar membutuhkan lebih banyak akses dalam lapangan pekerjaan dan sumber keuangan. Kedua, pemerintah harus melakukan tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dari organisasi yang berideologi inkonstitusional.

Fulltext View|Download

Keywords: Gafatar, Kesejahteraan, Pemerintah Lokal, Kudus

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : IDN

In Vol 2, No 2 (2017): Sejarah Politik