BibTex Citation Data :
@article{JSCL15397, author = {Moh. Rosyid}, title = {Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara}, journal = {Jurnal Sejarah Citra Lekha}, volume = {2}, number = {2}, year = {2017}, keywords = {Gafatar, Kesejahteraan, Pemerintah Lokal, Kudus}, abstract = { Penelitian ini dilakukan pada saat kembalinya anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke Kudus dari Kalimantan Barat. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap upaya perlindungan masyarakatnya. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dan observasi terhadap mantan anggota Gafatar. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah lokal tidak banyak memberikan bantuan kepada eks anggota Gafatar untuk kembali dan menetap di kampung halaman mereka. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Pertama, kelompok eks Gafatar membutuhkan lebih banyak akses dalam lapangan pekerjaan dan sumber keuangan. Kedua, pemerintah harus melakukan tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dari organisasi yang berideologi inkonstitusional. }, issn = {2443-0110}, pages = {92--111} doi = {10.14710/jscl.v2i2.15397}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jscl/article/view/15397} }
Refworks Citation Data :
Penelitian ini dilakukan pada saat kembalinya anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke Kudus dari Kalimantan Barat. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap upaya perlindungan masyarakatnya. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dan observasi terhadap mantan anggota Gafatar. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah lokal tidak banyak memberikan bantuan kepada eks anggota Gafatar untuk kembali dan menetap di kampung halaman mereka. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Pertama, kelompok eks Gafatar membutuhkan lebih banyak akses dalam lapangan pekerjaan dan sumber keuangan. Kedua, pemerintah harus melakukan tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dari organisasi yang berideologi inkonstitusional.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2026-01-09 00:44:33
Authors whose articles are published in Jurnal Sejarah Citra Lekha (JSCL) retain the copyright to their work and grant the journal the right of first publication. The work is simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. By submitting a manuscript to JSCL, the author(s) agree to this policy. No separate documentation is required.The author(s) guarantee that:
The work is subject to copyright held by the author(s), is free of third-party rights, and all necessary written permissions to quote from other sources have been obtained.The author(s) retain the following rights to the published work, including but not limited to:
If the article is co-authored, the submitting author confirms that all co-authors have agreed to the copyright and licensing terms and have been informed of this policy. JSCL is not responsible for any internal disputes between authors. All communication will be directed solely to the corresponding author.Authors should also be aware that once published, their articles, and any accompanying files, such as datasets or analytical/computational materials, will be publicly accessible. These materials will be governed by the same Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.JSCL allows users to copy, distribute, display, and perform the work under this license. Users must credit the author(s) and JSCL when distributing the work through journals or other publication media. Unless otherwise specified, the author(s) are considered public entities upon publication of the article.
Published by Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro UniversityJl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang, Central Java 56025Phone: +6224-74680619; Fax: +6224-74680619Email: jscl@live.undip.ac.id View statistics