skip to main content

Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar pada Masa Orde Baru

*I. Ilham  -  Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin , Indonesia
Open Access Copyright (c) 2019 Jurnal Sejarah Citra Lekha under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

Citation Format:
Abstract
This article describes modernity in the city of Makassar during the New Order era. The meaning of modernity in this article was a modern idea or thought in the form projects of development (modernization) which the state tries to control. The control of the State is manifested in the form of uniformity and mobilization of development projects by the city government. The main impact that arises from the process is problems of urban, environment of the urban physical and social life of population of the city. This study uses the approach of the history of the city. The data used came from archives, newspapers, magazines, and results of interviews. This study shows that uniformity and mobilization of urban development modernity projects touch the lowest level, especially in the regulation and use of urban space and in the activities of urban residents. At the same time, the control and influence of the private sector increasingly determines the use of space. A predetermined city plan often can not work because it gets intervention from the interests of the private sector. In this conflict of interests, various "disappointments" arose in the attempt to modernize urban space. In urban areas, problems arise in structuring cities and social life which are vulnerable as an impact of an increasingly widespread modernization project. On the other side, the livelihood sources of some urban residents such as the informal sector are increasingly marginalized and have no support from the city government.
Fulltext View|Download
Keywords: Modernity; Makassar; Urban Problems; New Order.

Article Metrics:

  1. Arsip Kotamadya Ujung Pandang (AKUP) (2004). "Berkas Pengembangan Perkotaan oleh Abustam Selaku Ketua Umum BKS AKSI”. Makassar: BAPD Sulsel, Vol.I, Reg. No. 2176
  2. AKUP (2004). “Badan Usaha Lotto Indonesia Cabang Makassar: Surat 30 Mei 1968 tentang Daftar Nama Agen dan Omset Penjualan”. Makassar: BAPD Sulsel, Vol. I, Reg. No. 1948
  3. AKUP (2004). “Camat Ujung Tanah: Surat Tahun 1969 tentang kebakaran”. Makassar: BAPD Sulsel, Vol. I, Reg. No. 1926
  4. AKUP (2004). “Camat Ujung Tanah: Surat Tahun 1969 tentang Kebakaran”. Makassar: BAPD Sulsel, Vol. I, Reg. No. 1926;
  5. AKUP (2004). “Daftar Mucikari/Germo dan Lokasinya di Kotamadya Ujung Pandang”. Makassar: BAPD Sulsel, Vol. I, Reg. No. 1970
  6. AKUP (2004). “Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 1977 tentang Penanggulangan Bencana dalam Kotamadya Ujung Pandang”. Makassar: BAPD Sulsel, Vol. I, Reg. No. 2104
  7. AKUP (2004). “DPRD Kotamadya Makassar: SK 1967 tentang Penetapan Lagu Makassar Djaja sebagai Lagu Resmi Kotamadya Makassar”. Makassar, BAPD Sulsel, Vol.I, Reg. No. 2002
  8. AKUP (2004). “DPRD Kotamadya Makassar: SK 26 Januari 1968 tentang penyelenggaraan Lotere Totalisator (Lotto)”. Volume I, Reg.No.1945
  9. AKUP (2004). “DPRD-GR Kotapraja Makassar: Seri Surat-surat Keputusan tahun 1972-1980. BAPD Sulsel, Vol.I, Reg.No.705
  10. AKUP (2004). “DPRD-UP: SK 1981-1983 tentang Berkas Kerjasama Kotamadya Ujung Pandang dengan Kota Lismore (Australia)”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.688
  11. AKUP (2004). “Kepala Kecamatan Bontoala: Surat tahun 1968-1969 tentang Pelaksanaan Penjualan Lotto dan Permainan Ketangkasan”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1949
  12. AKUP (2004). “Kepala Lingkungan Parang: Surat tahun 1976-1984 tentang Banjir di Lingkungan Parang”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1928
  13. AKUP (2004). “Komandan Komando Distrik Militer 1408: Surat Perintah tanggal 26 Juli 1969 tentang Penunjukan Pengawas Keamanan di Proyek Lotto Makassar”, Makassar: BAPD Sulsel, Vol. I, Reg.No.1951
  14. AKUP (2004). “Laporan Tahun 1969-1982 tentang Kegiatan yang Telah dan Belum Dilaksanakan”. BAPD Sulsel, 2004. Vol.I, Reg.No.594
  15. AKUP (2004). “Laporan Tahun 1972 tentang Rencana Kerja Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.601
  16. AKUP (2004). “Laporan Tahun 1974-1985 tentang Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya Ujung Pandang”; Vol.I.Reg.No.878
  17. AKUP (2004). “M.Saleh Busthami: Paper 1970 tentang Masalah Kebersihan Kota”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.2097
  18. AKUP (2004). “Mendagri: SK 1965 tentang Penunjukan M.Daeng Patompo sebagai Kepala Daerah Kotapraja Makassar”. Makassar: BAPD Sulsel, Vol. I, Reg.No.425
  19. AKUP (2004). “Mendagri: SK 1965 tentang Penunjukan Patompo sebagai Kepala Daerah”. Makassar: BAPD Sulsel, Vol. I, Reg.No.425
  20. AKUP (2004). “Penjelasan Walikotamadya Makassar tentang Pola Pembangunan Daerah Tahun 1969”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1469
  21. AKUP (2004). “Seri Surat-surat DPRD Kotamadya Ujung Pandang mengenai Taman Hiburan Rakyat Ujung Pandang”, Volume I, Reg.No.1472
  22. AKUP (2004). “Seri Surat-surat mengenai Masalah Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hiburan Rakyat (THR) Kerung-kerung 1971-1978”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1447
  23. AKUP (2004). “Seri Surat-surat Mengenai Proyek Bantuan Luar Negeri”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1552
  24. AKUP (2004). “Surat PT. Maskapai Asuransi kepada Walikota tentang Penetapan Lokasi Tanjung Bunga”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1432
  25. AKUP (2004). “Surat-surat Tahun 1967-1969 tentang musibah kebakaran”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1940
  26. AKUP (2004). “Surat-surat Pembangunan Kota Makassar 1967-1981”. Vol. I, Reg.No.1467
  27. AKUP (2004). “Surat-surat tahun 1961-1970 tentang Bencana Kebakaran”. Vol.I, Reg.No.1923
  28. AKUP (2004). “Walikota Makassar: Surat tanggal 13 Mei 1969 tentang Larangan Pertunjukan dengan Gaya dan Lagu The Beatles”. BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.2046
  29. AKUP (2004). “Walikota Makassar: Surat tanggal 26 Juni 1965 tentang Penggajangan Rok Ketat dan Rambut Sasak”. Vol.I, Reg.No.867
  30. AKUP (2004). “Walikotamadya Makassae: Surat tahun 1970 tentang razia terhadap penderita kusta yang berkeliaran”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1971
  31. AKUP (2004). “Walikotamadya Makassar: Surat 12 Januari 1968 tentang Lotto”. Vol.I, Reg. No. 1947
  32. AKUP (2004). “Walikotamadya Makassar: Surat Tahun 1966 tentang Perawatan Penderita Kusta”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1794
  33. AKUP (2004). “Walikotamadya Ujung Pandang: Seri Surat-surat Keputusan tahun 1960-1986”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.405
  34. AKUP (2004). “Walikotamadya Ujung Pandang: SK tentang Pekan Raya Ujung Pandang tahun 1977”. Volume I, Reg.No.1421
  35. AKUP (2004). “Walikotamadya Ujung Pandang: Surat-surat tahun 1976 mengenai Kawasan Tanjung Bunga”. Volume I, Reg.No.1442
  36. AKUP (2004). “Walikotamadya UP: Laporan tanggal 11 Des.1972 - 12 Juli 1982 tentang Beberapa Permasalahn Kota”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg. No. 580
  37. AKUP (2004). “Surat-surat Walikota Ujung Pandang tentang Daerah Wisata Tanjung Bunga”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1473
  38. Asba, Abdul Rasyid (2000). Makassar Kota Maritim. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
  39. Berger, Mark T. (1997). “Old State and New Empire in Indonesia: Debating the Rise and Decline Suharto’s New Order.” Third World Quarterly, Vol.18, No.2
  40. Dokumen (1988). “Selayang Pandang Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Tahun 1988”. Makassar: Dokumen Pemerintah Kota
  41. Foucault, Michael (1995). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books
  42. Jellinek, Lea (1994). Seperti Roda Berputar. Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta. Jakarta: LP3ES
  43. Jones, Tod (2015). Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia. Kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 hingga Era Reformasi. Jakarta. KITLV-Obor
  44. Kompas, 3 April 1995
  45. Koo, Hagen and Peter C. Smith (1983). “Migration, the Urban Informal Sector, and Earnings in the Philippines.” The Socioological Quarterly, Vol.24, No.2
  46. Limbugau, Daud (1989). “Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20”, dalam Mukhlis, Persepsi Sejarah Kawasan Pantai Makassar, Makassar: UNHAS-YIIS
  47. Luhukay, Hanock (tth), Dari Makassar Ke Ujung Pandang. Catatan Perobahan Ketatanegaraan, Tata Pemerintahan dan Kehidupan Sosial Sebuah Kota Besar. Manuskrip tidak diterbitkan
  48. Majalah Karya, Tahun 1967/1968
  49. Majalah Kotapradja, No.9-10, Tahun VII-1978
  50. Majalah Swadaja, 17 Agustus 1971
  51. Marhaen, 18 Oktober 1955
  52. Marhaen, 9 September 1960
  53. Mattaliu, Abdurrazaq dan Andhy Pallawa, H.M. Dg. Patompo. Biografi Perjuangan. Ujung Pandang: Yayasan Pembangunan Indonesia
  54. Paeni, Muhlis, dkk. (1985). Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan. Mobilitas Sosial Kota Makassar, 1900-1950. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
  55. Pedoman Rakjat, 11 Agustus 1973
  56. Pedoman Rakjat, 20 Juli 1971
  57. Pedoman Rakjat, 8 Agutsus 1970
  58. Pedoman Rakjat, 1 Mei 1970
  59. Pedoman Rakjat, 1 September 1973
  60. Pedoman Rakjat, 1 September 1973
  61. Pedoman Rakjat, 10 Agustus 1968
  62. Pedoman Rakjat, 10 Januari 1973
  63. Pedoman Rakjat, 10 Mei 1966
  64. Pedoman Rakjat, 11 Agustus 1973
  65. Pedoman Rakjat, 11 Januari 1971
  66. Pedoman Rakjat, 11 Juni 1968,
  67. Pedoman Rakjat, 12 Desember 1970
  68. Pedoman Rakjat, 12 Mei 1970
  69. Pedoman Rakjat, 13 Januari 1972
  70. Pedoman Rakjat, 13 Maret 1963
  71. Pedoman Rakjat, 13 Oktober 1965
  72. Pedoman Rakjat, 13 September 1968
  73. Pedoman Rakjat, 15 Februari 1968
  74. Pedoman Rakjat, 15 Januari 1972
  75. Pedoman Rakjat, 15 Mei 1973
  76. Pedoman Rakjat, 16 Agustus 1967
  77. Pedoman Rakjat, 16 November 1967
  78. Pedoman Rakjat, 17 Februari 1970
  79. Pedoman Rakjat, 17 Mei 1973
  80. Pedoman Rakjat, 17 Mei 1973
  81. Pedoman Rakjat, 18 April 1970
  82. Pedoman Rakjat, 18 Januari 1973
  83. Pedoman Rakjat, 19 Maret 1974
  84. Pedoman Rakjat, 2 April 1971
  85. Pedoman Rakjat, 2 April 1971
  86. Pedoman Rakjat, 2 Februari 1951
  87. Pedoman Rakjat, 2 Januari 1974
  88. Pedoman Rakjat, 2 November 1970
  89. Pedoman Rakjat, 2 November 1973
  90. Pedoman Rakjat, 2,14 Juli 1973
  91. Pedoman Rakjat, 20 Agustus 1973
  92. Pedoman Rakjat, 20 Januari 1970
  93. Pedoman Rakjat, 20 Oktober 1970
  94. Pedoman Rakjat, 21 Juni 1963
  95. Pedoman Rakjat, 21 September 1970
  96. Pedoman Rakjat, 22 Januari 1970
  97. Pedoman Rakjat, 22 Mei 1967
  98. Pedoman Rakjat, 23 April 1966
  99. Pedoman Rakjat, 23 April 1968
  100. Pedoman Rakjat, 23 Juli 1970
  101. Pedoman Rakjat, 24 Januari 1963
  102. Pedoman Rakjat, 24 Maret 1973
  103. Pedoman Rakjat, 25 Februari 1967
  104. Pedoman Rakjat, 26 Agustus 1971
  105. Pedoman Rakjat, 26 April 1971
  106. Pedoman Rakjat, 26 Januari 1968
  107. Pedoman Rakjat, 26 Maret 1968
  108. Pedoman Rakjat, 26 Oktober 1973
  109. Pedoman Rakjat, 27 April 1967; 11 Juli 1967
  110. Pedoman Rakjat, 27 Maret 1956
  111. Pedoman Rakjat, 28 April 1966
  112. Pedoman Rakjat, 28 Januari 1974
  113. Pedoman Rakjat, 28 Maret 1968
  114. Pedoman Rakjat, 28 Mei 1953
  115. Pedoman Rakjat, 28 Oktober 1967
  116. Pedoman Rakjat, 29 Oktober 1971
  117. Pedoman Rakjat, 3 April 1971
  118. Pedoman Rakjat, 3 Januari 1972
  119. Pedoman Rakjat, 3 Januari 1972
  120. Pedoman Rakjat, 3 Juni 1967
  121. Pedoman Rakjat, 3 Maret 1967
  122. Pedoman Rakjat, 3 Maret 1969
  123. Pedoman Rakjat, 30 April 1971
  124. Pedoman Rakjat, 30, 31 Desember 1971
  125. Pedoman Rakjat, 31 Desember 1973
  126. Pedoman Rakjat, 4, 5 Januari 1972
  127. Pedoman Rakjat, 5 Juni 1967
  128. Pedoman Rakjat, 5 Mei 1966
  129. Pedoman Rakjat, 5 September 1968
  130. Pedoman Rakjat, 6 Februari 1970
  131. Pedoman Rakjat, 6 Maret 1970
  132. Pedoman Rakjat, 8 Agustus 1973
  133. Pedoman Rakjat, 8 Juli 1967
  134. Pedoman Rakjat, 9 Februari 1967
  135. Pedoman Rakjat, 9 Mei 1966
  136. Pedoman Rakjat, 9 Mei 1969
  137. Pedoman Rakjat, 9 September 1968
  138. Pemberita Makassar, 22 September 1930
  139. Pemberita Makassar, 30 Maret 1916
  140. Poelinggomang, Edward L. (2002). Makassar Abad XIX. Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim. Jakarta: KPG
  141. Pradadimara, Dias (2005). “Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar”. Dalam Freek Colombijn, dkk., Kota Lama Kota Baru. Sejarah Kota-Kota di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak
  142. Robertson-Snape, Fiona (1999). “Corruption, Collusion, and Nepotism in Indonesia”, Third World Quarterly. Vol.20, No.3, (Jun)
  143. Sekimoto, Teruo (2005). “Pakaian Seragam dan Pagar Beton: Mendandani Desa pada Masa Orde Baru Tahun 1970-an dan 1980-an”, dalam Henk Schulte Nordholt. Outward Apperances: Trend, Identitas, Kepentingan. Yogyakarta: LKiS – KITLV
  144. Sijuwade, Philip O (1993). “Migration, the Urban Informal Sector, and Earning in Nigeria”. International Review of Modern Sociology. Vol. 23, No.2
  145. Studies in Urban Development and Planning. Holland: Foris Publications
  146. Sukatanya, Yudhistira dan Goenawan Monoharto (2000) Makassar Doeloe Makassar Kini Makassar Nanti. Makassar: Yayasan Losari
  147. Sutherland, Heather (1986). “Ethnicity, Wealth, and Power in Colonial Makassar: A Historiographical Reconsideration”, dalam Peter J.M. Nas (ed.), The Indonesian City
  148. Sutherland, Heather (2011). “Whose Makassar? Claiming Space in a Segmented City”, Comparative Studies in Society and History, 53 (4)
  149. Tanaka, Victor (2010). “The Informal Sector’ and the Political Economy of Development”. Public Choice, Vol.145, No.1/2 (October)
  150. Tanah Air, 16 Oktober 1960
  151. Tanah Air, 31 Oktober 1960
  152. Tanah Air, 6 Agustus 1960
  153. Tanah Air, 7 September 1960
  154. Tanah Air, 20 April 1971
  155. Tegas, 11 Agustus 1969
  156. Tegas, 18 Juli 1969
  157. Tegas, 22 Juli 1969
  158. Tegas, 4 Agustus 1969

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.