DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20233

ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA (Kajian pada Perjanjian Waralaba )

*Ery Agus Priyono  -  Fakultas hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright 2018 LAW REFORM

Citation Format:
Abstract

Perjanjian, esensinya adalah kesepakatan, disifati dengan bertemunya kehendak (meeting of mind, mutual assent ) para pihak untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati guna memberikan kemanfaatan semaksimal mungkin bagi para pihak. Perjanjian layaknya sebuah dokumen hukum sudah sepantasnya memenuhi minimal tiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, akan tetapi faktanya aspek kepastian hukum (dhi asas Pacta Sunservanda) paling menonjol bahkan kadang mengabaikan keadilan.Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap mengapa hal tersebut terjadi, apa sebabnya dan bagaiamana solusinya.Pendekatan penelitian normatif filosofis digunakan untuk menganalisis dokumen kontrak mengacu pada peraturan yang terkait dan asas asas perjanjian. Sebagai kesimpulan tidak tercapainya keadilan bagi para pihak khususnya penerima waralaba, dikarenakan posisi tawar pemberi waralaba (franchisor) yang sangat kuat,  tidak seimbang jika dibandingkan dengan posisi tawar penerima waralaba (franchisee) yang lemah. Hal ini berimbas pada isi kontrak yang sepenuhnya dibuat oleh pemberi waralaba (franchisor), yang tentunya cenderung memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi pemberi waralaba (franchisor).

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
IMPLIKASI PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA DI KOTA PADANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DENGAN POLA (BOT) BUILD OPERATE TRANSFER DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo) More recent articles
Most cited articles
PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN : STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI TRANSAKSI E - COMMERCE DI INDONESIA GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE More cited articles
  1. Schwartz, Alan& Scott,Robert E. (2003). Contract Theory and the Limits of Contract Law. Virginia : Yale law Schools Publishing
  2. Corbin, A.(1919) Conditions in the Law of Contract.Virginia : Yale law Schools Publishing
  3. Coson, BenedicteFauvarque.andMazeaud, Denis.editors, (2008)European Contract Law.Munich : European Law Publisher
  4. Elliott, Catherine&, Quinn, Frances (2009). Contract Law , Seventh Edition. New York:Library of Congress Cataloging-in- Publication Data
  5. Echenberg, D.(2011). Negotiating international contracts: does the process invite a review of standard contracts from the point of view of national legal requirements, London: Cambridge University Press
  6. Supramono, G. (2009).Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Jakarta : Rineka Cipta
  7. Giuditta Cordero-Moss (editor).(2011).Boilerplate Clauses International Commercial Contracts and The Applicable Law, London : Cambridge Universiry Press
  8. Cheeseman, Henry R.(2000).Contemporary Business Law, Third edition, New Yersey : Prentice Hall, Upper Sadler River
  9. Hadikusuma, H.(1995).Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung : Mandar Maju
  10. Zhang, M. (2006).Chinese Contract Law, Leiden, Boston : MartinusNijhoof Publisher
  11. Nazir, M.(2005).Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia
  12. Fuady, M. (2014).KonsepHukumPerdata, Bandung ;Rajawali Press
  13. Fuady, M.(1994). Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua. Bandung : Citra Aditya Bakti
  14. Fuady, M.(1999). Hukum Perbankan Modern. Bandung : Citra Aditya Bakti
  15. Richard A. Epstein, Contracts Small and Contract Large: Contract Law Through the Lens of Laissez-Faire, prepared for a conference on The Doctrine of Contract and Modern Social Policy, sponsored by the Donner Foundation, and organized by the Law and Economics Center of George Mason University Law School, held on November 15 and 16 1996
  16. Stone, R.(2002). The Modern Law of Contract, Fifth edition, London : Cavendish Publishing Limited
  17. Stone, R.(2011). The Modern Law of Contract, ninth, London : Taylor and Francis Group
  18. Khairandy, R. (2003). Itikad baik dalam kebebasan berkontrak.Jakarta : Pasca sarjana Fakultas Hukum UI
  19. Khairandy, R.(2013). Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta : FH UII Press
  20. Ryder, Rodney D (2005).Corporate, and CommercialAgreements, Drafting Guidelines, Form and Precedents. New Delhi : Universal Law Publishing CO. PVT.LTD
  21. Bath, S. (2009). Basis For Cntract Law dalam Law and Business Contracts in India. India : Saiga Publications
  22. Sepe, S.M. (2010).Good Faith And Contract Interpretation: A Law And Economics PerspectiveArizona : James E Roger College of law Publishing
  23. Soebagjo, Untung Felix S(1993). Perkembangan asas-asas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis selama 25 tahun terakhir. Pelatihan Hukum Perjanjian UGM Jogjakatra
  24. Hooft, Willem M Vissert. (2005). Japanese Contract and Anti trust Law. London : Routledge Curzon Taylor &Francis Group
  25. Simamora, Y. Yogar. (2013).Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Surabaya : Penerbit Kantor Hukum Wins & Partners
  26. ZohaSirhindi, Esq.(2010) The Law of Contract. London, New York : Baar accociation Publisher
  27. Hernoko,A Yudha& Ratnawati,Ika Yunia.(2015) Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba (Franchise).Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1 (No.1, April), pp. 1-17
  28. Bix, B.H. (2011).Radbruch’s Formula and Conceptual Analysis. American Journal Jurisprudence, Vol. 56, p.46
  29. Malik, C. (2007) Implikasi Hukum Adanya Globalisasi Bisnis Franchise, Jurnal Hukum UII. Vol.14 (No.1,Januari), pp. 97- 113
  30. Priyono, E.A. (2015). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam pembuatan Perjanjian Franchise Es Teler 77 (suatu pendekatan normatif). Jurnal FH Undip, Masalah-Masalah Hukum. Vol.44 (No.2, April), pp. 123-129
  31. Priyono, E.A. (2016). Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba. Jurnal Hukum USM HUMANI. Vol.6 (No. 3, September). pp. 65-75
  32. Priyono, E.A.(2017).Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku.Diponegoro Private Law ReviewJurnal Bag. Keperdataan FH Undip. Jilid 1 (No.1, November). pp.13-21
  33. Ilhamdi. (2014).Perjanjian Kerjasama Waralaba antara PT. Raos Aneka Pangan dengan Ny. Hj. Maryenik Yanda.JOM, Jurnal FH RiauVol. 1 (No. 2 Oktober). pp. 1-15
  34. Hastuti, I. (2006). Jurnal Hukum dan Dinamika, Edisi Oktober. pp. 27-38
  35. Idrus, N.S. (2017).Aspek Hukum Perjanjian Waralaba dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.Yuridis, Jurnal FH UPN, Vol.4 (No.1, Juni). pp. 28-45
  36. Ery Agus Priyono, Laporan Penelitian FH Undip tahun 2012 : Klausula-klausuladalam KontrakAlihTeknologi yang Potensial MerugikanPerekonomian Indonesia ditinjaudariPenerapanAsas-asasdalam PembuatandanPelaksanaanPerjanjian (Pembuatan Model Perjanjian Lisensi – Alih Teknologi yang Berkeadilan yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia)
  37. Ery Agus Priyono, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian waralaba (suatu Kajian Normatif pada Perjanjian Waralaba Indomaret), Laporan Penelitian . Semarang, November 2014
  38. EryAgusPriyono, PenerapanAsasKebebasan BerkontrakdalamPembuatanPerjanjian yang dibuatsecara Baku, Laporan Penelitian, Program Magister Kenotariatan, 2009

Last update:

  1. Konsekuensi Yuridis Disharmoni Perjanjian Baku Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati Dengan Regulasi Franchise Di Indonesia

    Dhea Fanny Avianissa, Ery Agus Priyono. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5 (1), 2023. doi: 10.14710/jphi.v5i1.29-46

Last update: 2024-11-20 14:20:12

No citation recorded.