DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20871

FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK

*Ni Ketut Supasti Dharmawan  -  Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, Indonesia
I Gede Agus Kurniawan  -  Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, Indonesia
Open Access Copyright 2018 LAW REFORM

Citation Format:
Abstract

Kesehatan bank termasuk Bank Perkreditan Rakyat tidak bisa dilepaskan dari peran Komisaris dalam tata kelola institusi perbankan. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi fungsi kontrol dan tanggung jawab Komisaris dalam pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat dalam kaitannya dengan prinsip GCG serta Asas Itikad Baik. Metode yang digunakan untuk menganalisis relevansi antara asas itikad baik dengan GCG bagi kesehatan bank adalah metode normatif. Jenis pendekatan perundang-undangan serta  pendekatan konsep, diantaranya konsep CSR dipergunakan dalam studi ini. Hasil studi menunjukkan bahwa Komisaris  sebagai wakil pemegang saham berperan penting dalam rangka GCG dan asas itikad baik yaitu bertanggungjawab melakukan pengawasan secara independen  dan  fungsi kontrol  terhadap Dewan Direksi yang menjalankan pengelolaan dalam rangka mewujudkan dan secara berkesinambungan meningkatkan kesehatan bank.

Kata kunci: GCG; Asas Itikad Baik; Komisaris; Kesehatan Bank.

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI More recent articles
Most cited articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI TRANSAKSI E - COMMERCE DI INDONESIA More cited articles
  1. Kolopaking, Anita A. (2013). Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase, Bandung : PT Alumni
  2. Hutabarat, Samuel M.P. (2008).Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian. Jakarta: Grasindo
  3. Khairandy, Ridwan& Malik, Camelia(2007).Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum. Yogyakarat: Kreasi Total Media
  4. Cohn, A.,Fehr, E. & Maréchal, Michel André. (2014). Business Culture and Dishonesty In The Banking Industry, Nature, 516, p.19
  5. Dharmawan, N. K. S., Landra, P. T. C. B., & Samsithawrati, P. A. (2015). Penjabaran Standar Internasional TRIMs Dan OECD Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4(No. 3), pp. 550-564
  6. Emirzon, J. (2006). Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia. Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya, vol.4(No.8), pp. 93-114
  7. Gumanti, M. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Manajemen Operasional Perbankan Improper Behaviour (Bank Tidak Sehat). Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen" Jurnal Ilmiah Multi Science", Vol.8(No.2), p. 2
  8. Putri, IGAMA., Ulupui, IGKA., Wirawati, NGP. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Budaya Tri Hita Karana Pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat., Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 12, (No. 1), pp.17-24
  9. Feldioreanua, IA., Seriaa, C. (2015).Corporate Governance Disclosure of Banks in Romania and Malaysia and the Quality of the Web Sites, Accounting and Management Information Systems, vol.14, (No.1), pp. 193-216
  10. Komite Nasional Kebijakan Governance. (2012).Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, KNKG
  11. Maturidi, Abu M. (2015). Analisa Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Satuan Pengawas Internal Serta Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja (Study Pada Bpr Di Pulau Lombok). Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani Vol. 2, (No.2), pp.126-136
  12. Oroh, A. A. E., Kalangi, L., & Wangkar, A. ( 2018). Analisis Peranan Internal Audit Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(03),pp. 19-31
  13. Mustofa, Ali. (2018). Pertumbuhan BPR Melambat, Kredit Macet Naik Hingga 48 Persen, Kamis 24 Agustus 2018, Https://Radarbali.Jawapos.Com/Read/2017/08/24/9378/Pertumbuhan-BPR-Melambat-Kredit-Macet-Naik-Hingga-47-Persen
  14. Citta Maya (Bali Post), 2018, Karena Ini NPL BPR Masih Tinggi, Rabu 23 Mei 2018, Http://Www.Balipost.Com/News/2018/05/23/46194/Karena-Ini,Npl-BPR-Masih...Html
  15. < http://Www.Tapestrynetworks.Com/Initiatives/Financial-Services/Bank-Governance-Leadership-Network.Cfm>
  16. < Https://Www.Bis.Org/Bcbs>
  17. Walker, SD. (2014). Trust and Trustworthiness in Banks and Bankers’ (Speech Delivered at The Federal Reserve Bank Of New York Workshop On Reforming Culture And Behaviorsin The Financial Services Industry, 20 October 20 2014< https://Www.Newyorkfed.Org/Newsevents/Events/Banking/2015/1105-2015.Html>
  18. Andrew Bailey, (Speech Delivered at The City Banquet, London, 16 October 2014) < http://Www.Bankofengland.Co.Uk/Publications/Documents/Speeches/2014/Speech763.Pdf>
  19. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
  20. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  21. POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  22. POJK No 13 /2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
  23. POJK No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  24. SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-11-21 11:04:27

No citation recorded.