DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41266

Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja

*Dian Putri Pratama  -  Kantor Notaris & PPAT Sobirin S.H. M.Kn Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
Bambang Eko Turisno scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Abstract

Government has enacted Government Regulation No. 8 of 2021  as the implementation regulation of Job Creation Act that has brought several changes to Law No. 40 of 2007. PP No. 8/2021 amends several provisions in UU PT such as Authorized Capital, Registration of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company that meet the criteria for Micro and Small Business (UMK). This research employs a normative-descriptive approach and aims to discuss the significant amendment of provisions in UU PT as stipulated in PP No. 8 /2021. The amendment of UU PT covers (i) the abolition of provision regarding minimum Authorized Capital, (ii) provision regarding “One-Person Company”, including technical regulation of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company, and also the obligation to make and submit a financial report.

Keywords : establishment of individual companies; uu create work

Abstrak

Pemerintah saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 8/Tahun 2021, guna menjadi peraturan pelaksana atas Regulasi Cipta Kerja yang telah mengubah Regulasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/Tahun 2007. PP No. 8/2021 mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam UUPT, antara lain: Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan dengan kriteria UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Metode yuridis normatif-deskriptif akan digunakan dalam Penelitian ini fokus dan membahas perubahan yang cukup signifikan mengenai regulasi UU PT yang diatur dalam PP No. 8/2021. Poin signifikan yang diubah dalam UU PT. adalah aturan penghapusan ketentuan batasan minimum Modal Dasar UU PT; dan aturan baru perihal “Perseroan Perorangan”, termasuk aturan teknis mendirikan, mengubah, dan membubarkan Perseroan perorangan, serta keharusan membuat dan menyampaikan laporan keuangan.

Kata kunci: pendirian perseroan perorangan; uu cipta kerja

Fulltext View|Download
Keywords: establishment of individual companies; uu create work

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Kewenangan MPD Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 Dikaitkan Dengan Hak Ingkar Notaris Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya More recent articles
Most cited articles
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA More cited articles
  1. Asikin, Zainal., & Suhartana, Wira Pria. (2016). Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Prenada Media Grup
  2. Adriadi, Radith Prawira., Shandy Aditya Pratama, & Aufi Qonitatus Syahida. (2021). Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Indonesian Notary, Vol.3, (No.2)
  3. Aisyiah, C. (2021). Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perseorangan. Majalah Hukum Nasional, Vol.51, (No.54)
  4. Aziz, Muhammad Faiz., & Febrianingsih, Nunuk. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.9, (No.1). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405
  5. Crus, P.D. (2021). Hukum Perusahaan dan Hukum Dagang Seri Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: Nusamedia
  6. Fuady, M. (2008). Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti
  7. ________. (2017). Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Bandung: Citra Aditya Bakti
  8. Harahap, Y. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika
  9. Is, M.S. (2016). Hukum Perusahaan di Indonesia. Jakarta: Kencana
  10. Kansil, C.S.T., & Kansil, C.S.T. (2004). Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
  11. Kasih, D.P.D., et.al. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja : Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. Arena Hukum, Vol.15, (No.1), p.22
  12. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
  13. Pangestu, Teguh., & Nurul Aulia. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. Business Law Review, Vol.3, p
  14. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
  15. Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
  16. Prasetyo, A. (2021). Melihat Kembali Kemudahan Berusaha UMK di UU Cipta Kerja. Retrieved from Hukumonline.com website: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6035cf5909bc5/melihat-kembali-kemudahan-berusaha-umkm-di-uu-cipta-kerja/diakses pada tanggal 26 Agustus 2021
  17. Purwosutjipto, H.M.N. (2005). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2. Jakarta: Djambatan
  18. Saliman, A. R. (2005). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana
  19. Soekardono. (1993). Hukum Dagang Indonesia, Jilid I Bagian Pertama. Jakarta: Dian Rakyat
  20. Sriro, A.I. (2008). Sriro’s Desk Reference of Indonesian Company Law. Jakarta: Dyah Ersita & Partners
  21. Sumampouw, Wuri., Kana Kurnia, & Imam Ridho Arrobi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Journal de Jure, 13, 26. http://dx.doi: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.506
  22. Sutedi, A. (2015). Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Raih Asa Sukses
  23. Suteki, & Taufani, Gilang. (2020). Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: Rajawali Pers
  24. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  25. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja
  26. Waruwu, R. P. R. (2017). Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma. Retrieved from JDIH Mahkamah Agung RI website: https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma diakses pada tanggal 28 Agustus 2021

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-04-27 14:47:58

No citation recorded.