Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang E-commerce

Abstract

Abstract

This research is to identify the existence of rule of law for Electronic Signatures because in the 4.0 era technology has become more sophisticated and some of them have relied on the latest technology. The same applies to the scope of a notary. That the electronic signature has the power of perfect proof like an authentic deed. In fact, this provision is contrary to the provisions of article1 paragraph 7 of law number 30 of 2004 concerning Notary Positions concering notary deeds. This case, judges must rely on the principle of lex derogate lex specialis, the power of proving an electronic signature as evidence, so that the power of proving an electronic signature is the same as authentic deed in accordance with the provisions of the ITE Law. Research above, it can be concluded that electronic signatures on authentic deeds are very much needed in this pandemic period. using an electronic signature system can be easily and systematically. Where the system also gets legal protection provided by the State to the Cyber Notary system and applicable laws. A violation of relevance in the field which results in a weak electronic signature in the trial. So it can be concluded that the related articles are: Article 1 paragraph 7 of the Act No. Notary Position. 30 of 2004.

Keywords: digital signature; notarial deeds

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya peraturan hukum terhadap tanda tangan elektronik, mengingat di era 4.0 teknologi semakin kompleks, beberapa diantaranya mengandalkan teknologi terkini. Hal yang sama berlaku untuk ruang lingkup notaris. Tanda tangan elektronik memiliki kemampuan untuk membuktikan selengkap dan sesempurna kontrak yang sebenarnya. Padahal, ketentuan ini bertabrakan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khususnya akta notaris. Menimbang hal tersebut, penegak hukum disarankan untuk berpedoman pada aturan hukum dalam pengurangan yang diatur dalam undang-undang ITE, sehingga kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sama dengan perbuatan nyata menurut undang-undang ITE. Dapat disimpulkan tanda tangan elektronik dari aksi nyata sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Penggunaan sistem tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Sistem juga menerima perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada sistem notaris jaringan dan hukum yang berlaku. Pelanggaran relevansi ada di area ini, yang mengakibatkan digital signature yang lebih lemah di persidangan. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang relevan adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (7).

Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta notaris