DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.45112

Perlindungan Hukum Kepemilikan Sarusun Pada HGB Di atas Hak Pengelolaan Dengan Perjanjian BOT

*Ade Miladi Firmansyah  -  Kantor Kejaksaan Negeri Merangin Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Indonesia
Edith Ratna MS  -  Kantor Notaris & PPAT Dr. Edith Ratna M.S. S.H. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Abstract

The implementation of apartment development is an important issue because apartment development can minimize land use. Given the limitations of the state budget for revenues and expenditures, other alternatives are needed for funding the development, namely in collaboration with the private sector. The form of cooperation that can be done is using the Build Operate Transfer (BOT) agreement system. Based on the BOT agreement, the apartment that stands on the Right to Build on the Right of Management may result in a dispute in the future when the term of the BOT agreement expires. This study uses normative legal research, the results of this research are the ownership of apartment units built based on the BOT agreement in the hands of the private sector with the longest period of 30 years. Furthermore, when the grace period has expired, the private sector has an obligation to return the rights to the government. The holder of the Certificate of Ownership of the Apartment Unit can take legal protection efforts, namely by entering into an agreement with the Right to Build on the Land with the Right of Management and only exists during the period when the rights to the land are equal.

Keywords: apartment; bot agreement

Abstrak

Penyelenggaraan pembangunan rumah susun menjadi issue yang penting karena dengan adanya pembangunan rumah susun, dapat meminimalisir penggunaan tanah. Dengan adanya keterbatasan APBN/APBD, maka diperlukan alternatif lain untuk pendanaan pembangunan tersebut, yakni dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Bentuk Kerja sama yang dapat dilakukan yakni menggunakan sistem perjanjian Build Operate Transfer (BOT). Berdasarkan perjanjian BOT, rumah susun yang berdiri di atas Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HPL) dimungkinkan terjadi sengketa dikemudian pada saat jangka waktu perjanjian BOT berakhir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, hasil daripada penelitian ini yakni kepemilikan satuan rumah susun yang dibangun dengan berlandaskan perjanjian BOT dikuasai pihak swasta dengan kurun waktu terlama yakni 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya ketika tenggang waktu tersebut telah berakhir, pihak swasta memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak tersebut kepada pihak pemerintah. Pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap dirinya yakni dengan melakukan perjanjian Hak Guna Bangunan di atas tanah HPL dan hanya ada pada saat kurun waktu hak atas tanah membersamai.

Kata kunci: rumah susun; perjanjian bot

Fulltext View|Download
Keywords: apartment; bot agreement

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Tanah Atas Kelalaiannya Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Kerja sama dengan Bank Yang Tidak Sesuai Kode Etik Penyelesaian Sengketa Kedudukan Ahli Waris Pa’rinding Dalam Mewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Toraja More recent articles
Most cited articles
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA More cited articles
  1. Algalibi, Muhammad Zea. Santoso, Budi. Saptono, H. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) dalam Pembangunan Aset Milik Pemerintah Daerah (Studi Pada Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya. Diponegoro Law Jurnal. Vol. 5, (No.4), p.1-17
  2. Aryanti, V. (2017). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian BOT (Build Operate Transfer) yang Dibatalkan Secara Sepihak Oleh Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan No. 97/PK/PDT/2017). Jurnal Hukum Adigama, Vol.1, (No.1)
  3. Assyifa, C. N. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun Bandarharjo Semarang. Universitas Negeri Semarang
  4. Badan Pertanahan Nasional. (1989). Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah. Jakarta: Bumi Bhakti Adiguna
  5. Chidtian, R. A. N. El. (2013). Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Berasal Dari Perjanjian Bangun Guna Serah Atas Tanah Hak Pengelolaan. Vol. 28, (No.1), p.59-74. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i1.5716
  6. Fadillah, Y. R. (2011). Pembangunan Rumah Susun Media Hukum, Hukum untuk Keadilan & Kesejahteraan. Jakarta: Kantor Hukum Law
  7. Hamzah, Andi., Suandra., & Manalu, I Wayan. (1990). Dasar-Dasar Hukum Perumahan. Jakarta: Rineka Cipta
  8. Ima, O. (2014). Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan Dengan Sistem Build Operate And Transfer (BOT) Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional. Universitas Diponegoro
  9. Prabawa, I.G.A. (2017). Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) untuk Melindungi Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Menunjang Sektor Pariwisata. University Brawijaya Malang
  10. Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana
  11. Saputra, Rizqi., Khalid, A. H. (2021). Status Hukum Pemegang Satuan Rumah Susun Setelah Berakhirnya Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan. Universitas Kalimantan Barat MAB
  12. Soerodjo, I. (2014). Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
  13. Soimin, S. (2004). Status Hak dan Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika
  14. Sumardjono. Maria. (1989). Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Hukum
  15. Sunaryanto, H. (2012). Analisis Fertilitas Penduduk Provinsi Bengkulu. Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.7, (No.1), p.19-37
  16. Sunggono, B. (2007). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-12-21 06:57:00

No citation recorded.