DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.50651

Keabsahan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah pada Proses Jual Beli di Bawah Tangan

1Law Office Dedi Suwasono & Partners Kota Semarang, Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2024 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

Land is investment property that many people are interested. The acquisition of property rights to land is through selling, with notarial deeds or deeds under hand. In Judgment Number 48/Rev.G/2019/PN.Bdg, sale and purchase made under hands using evidence with receipts and the seller's are unknown. The purpose’s to find out of the legal validity purchase agreement under hands and to analyze the judge’s consideration of the case. Method of normative juridical approach, Positivist legist concept. Specifics of descriptive research analysis. Sourced primary, secondary, tertiary legal materials. The treaty under hand was the transfer of rights to land remained valid as the obligatoir agreement. The judge's contention was appropriate because the plaintiff had made a payment using receipt.

Keywords: Validity; Agreements; Deeds Under Hand

ABSTRAK

Tanah merupakan property untuk investasi yang diminati banyak orang. Perolehan hak milik atas tanah melalui jual beli, dengan akta notariil maupun akta di bawah tangan. Dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Bdg jual beli di bawah tangan menggunakan bukti dengan kwitansi lalu penjual tidak diketahui keberadaannya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui keabsahan hukum perjanjian jual beli di bawah tangan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara a quo. Metode pendekatan yuridis normatif, Konsep legis positivis. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian kekuatan mengikat perjanjian di bawah tangan tersebut adalah peralihan hak atas tanah perjanjiannya tetap sah sebagai pelaksana perjanjian obligatoir. Pertimbangan hakim tersebut sesuai karena penggugat telah melakukan pembayaran lunas pada tanah tersebut dengan bukti kwitansi.

Kata Kunci: Keabsahan; Perjanjian; Akta dibawah Tangan
Fulltext View|Download
Keywords: Validity; Agreements; Deeds Under Hand

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan Kedudukan Debt collector dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Konflik Undang-Undang Mengenai Batas Kedewasaan Berdasarkan Umur dalam Perjanjian More recent articles
Most cited articles
Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA More cited articles
  1. Badoa, M.D., Kapantow, G. H. M., & Ruauw, E. (2018). Faktor–Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. Agri-Sosioekonomi, Vol. 14, (No. 2), p.195
  2. Bagaskara, I.G.B.A (2021). Karateristik Perjanjian Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanah. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, (No. 2), p.256–260
  3. Budiono, H. (2004). Pengikat Jual Beli dan Kuasa Mutlak. Majalah Renvoi
  4. Wijaya, P.A.P.D. (2018). Tanggung Jawab Notaris terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan oleh Notaris Penggantinya. Perspektif, Vol. 23, (No. 2), p.113–120
  5. Muljono, B.E. (2017). Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tangan. Jurnal Independent, Vol. 5, (No. 1), p.1–6
  6. Fajaruddin. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. De Lega Lata, Vol. 2, (No. 2), p.285–306
  7. Fasya, D.W. (2015). Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi’i). Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 6, (No. 1), p.50–61
  8. Febriyanti, E.D. (2019). Akibat Hukum Atas Peralihan Hak Atas Tanah dengan Akta Bawah Tangan sebagai Alat Bukti (Studi Kasus di Kota Samarinda). Universitas Islam Sultan Agung
  9. Hadi, S., & Michael, T. (2018). Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara. Jurnal Cita Hukum, Vol. 5, (No. 2), p.383–400
  10. Halim, H. (2018). Asas Keadilan dalam Syarat Sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jurnal Ilmu Administrasi Negara & Bisnis, Vol. 3, (No. 2)
  11. Harsono, B. (2015). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan
  12. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek
  13. Hadjon, P.M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
  14. Manulang, R. (2011). Segala Hal Tentang Jual Beli. Yogyakarta: Buku Pintar
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  16. Prabandari, R. (2007). Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan. Universitas Diponegoro
  17. Pradana, M. J., & Syam, F. (2022). Pembuatan Akta Relaas pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk. Melalui Telekonferensi. Jurnal Selodang Mayang, Vol. 8, (No. 2), p.167–176
  18. Pratiwi, I. G. A. A. L., Oleary, N. H., & Ujianti, N. M. P. (2020). Akibat Hukum Jual Beli di Bawah Tangan atas Tanah Hak Milik di Kabupaten Badung. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, (No. 1), p.176–180
  19. Rahardjo, S. (2016). Hukum dalam Jagat Ketertiban: Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Jakarta: UKI Press
  20. Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Recital Review, Vol. 2, (No. 2), p.93–111
  21. Rajagukguk, J. P., Zuliah, A., & Dewi, A. T. (2021). Akibat Hukum Jual Beli Atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik dalam Akta di Bawah Tangan. Vol. 15, (No. 2), p.200–208
  22. Rato, D. (2010). Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
  23. Rejekiningsih, T. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia). Yustisia, Vol. 5, (No. 2), p.298-325
  24. Santoso, U. (2012). Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional. Mimbar Hukum, Vol. 24, (No. 2), p.276–287
  25. Supriyadi. (2016). Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Pertanahan. Arema Hukum, Vol. 9, (No. 2), p.203–225
  26. Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sah Perjanjian. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, (No. 1), p.327–331
  27. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  28. Wahid, R. S. (2017). Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewargaanegaraan (PPKn), Vol. 4, (No. 2), p.139–159

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-01-05 18:31:59

No citation recorded.