DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v18i1.58175

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Retail Terhadap Perjanjian Kerja Yang Memuat Klausula Nota Barang Hilang Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Retail terhadap Pemotongan Upah Akibat Hilangnya Nota Barang

1Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2025 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

The wage deduction penalty due to the Lost Goods Note in the employment agreement of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk is considered unfair because it does not account for the fairness to employees who are not always responsible for the loss. This study aims to examine the provisions of the employment agreement that include the Lost Goods Note (NBH) clause at Alfamart and the legal protection for retail workers due to the NBH clause. The research method used is normative juridical. The results show that the NBH clause in Alfamart's Employment Agreement regulates the employee's responsibility for lost or damaged goods, provided the process is conducted transparently. Legal protection is regulated by the Labor Law, ensuring minimum wages and fair law enforcement.

Keywords: Legal Protection; Retail Workers

ABSTRAK

Sanksi pemotongan upah karena Nota Barang Hilang dalam perjanjian kerja PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan keadilan bagi pekerja yang tidak selalu bertanggung jawab atas kehilangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan perjanjian kerja yang memuat klausula Nota Barang Hilang (NBH) di Alfamart dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja ritel akibat klausula NBH. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klausula NBH dalam Perjanjian Kerja di Alfamart mengatur tanggung jawab pekerja atas barang hilang atau rusak, dengan syarat prosesnya transparan. Perlindungan hukum diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, menjamin upah minimum dan penegakan hukum yang adil.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja Retail

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext |  Research Materials
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Retail Terhadap Perjanjian Kerja Yang Memuat Klausula Nota Barang Hilang Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan
Subject Labor Right, Nota Barang Hilang, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Type Research Materials
  Download (1MB)    Indexing metadata
Keywords: Legal Protection; Retail Workers

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Retail terhadap Pemotongan Upah Akibat Hilangnya Nota Barang Tinjauan Hukum Sosiologis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Implikasi Hukum Terhadap Pengajuan Perkawinan Beda Agama More recent articles
Most cited articles
Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 More cited articles
  1. Miru, A. (2013). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Press
  2. Basofi, M. B., & Fatmawati, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik., Vol. 10, (No. 1), p.77–86. https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544
  3. Budiyono, T. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dan Outsourcing, Serta Problematika Implementasinya. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, (No. 2), p.145-160. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p145-160
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  5. Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia. Binamulia Hukum, Vol. 7, (No. 1), p. 71-81. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.315
  6. Maulinda, R., Dahlan., & Rasyid, M. N. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja Pada PT. Indotruck Utama. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, (No. 3), p.337-351. Retrieved from https://www.collegesidekick.com/study-docs/7505663
  7. Mufti, Radhian., & Irianti, Rini. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Praktik Pemotongan Upah Oleh Pengusaha Ditinjau Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Di Pt. Rumah Pensil Publisher). Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 4, (No.1), p.348-353. http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.8902
  8. Nursalim, Chairunnisa Ramadhani Putri., & Suryono, Leli Joko. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing. Media of Law and Sharia, Vol. 2, (No. 1), p.47-62. https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11478
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
  10. Rojabiyah, U.H. (2021). Tanggung Jawab Hukum Antara Karyawan Dengan Minimarket Alfamart Dalam Perjanjian Kerja Dengan Sistem Kontrak. Universitas Muhammadiyah Surakarta
  11. Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2015). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Press
  12. Sonhaji. (2019). Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja, Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 2, (No. 1), p.60-75. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.60-78
  13. Tanri, H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Mengalami Pemotongan Upah Dengan Alasan Yang Tidak Jelas (Studi di Pabrik Roti Kota Pematangsiantar). Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 18, (No. 1), p.165-191. https://doi.org/10.24912/ERAHUKUM.V18I1.9814
  14. Ulum, B. M., & Kusumo, M. I. C. (2023). Mengembangkan Strategi yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Penegakan Hukum. Indigenous Kowledge, Vol. 2, (No. 1), p.40-48. Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/75180
  15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  16. Yowana, I. M. A., et.al. (2020). Juridical Implications of the Industrial Relations Court Verdict Which Is Not in Accordance with Article 103 of Law No . 2 of 2004 Concerning Settlement of Industrial Relations Disput. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol 7, (No. 8), p.393–398. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1936
  17. Yuli, Y., Sulastri., R,. & Dwi A. (2018). Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian kerja Antara Perusahaan dan Tenagakerja di Perseroan Terbatas (PT), Jurnal Yuridis Vol. 5, (No. 2), p.186-209. https://doi.org/10.35586/.v5i2.767
  18. Zahro, Y. L. (2019). Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Penyelesaian Masalah Pelanggaran Atas Layanan Ojek Online Berbasis Aplikasi (Studi pada Go-Jek dan Grab di Wilayah Kabupaten Cilacap). Universitas Islam Yogyakarta

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-04-01 05:03:59

No citation recorded.