DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.59610

Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dalam Meminimalisir Terjadinya Bukti Kepemilikan Ganda

1Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2024 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

Several things that can cause evidence of double ownership include a lack of transparency in land ownership information, village officials and land owners who are not honest in providing information to BPN. As is the reality in the Supreme Court decision Number 397 K/Pdt/2018. This research aims to find and analyze the causes of evidence of double ownership in one plot of land as in the case in Supreme Court Decision Number 397 K/Pdt/2018 and to find and analyze BPN's efforts to minimize the occurrence of evidence of double ownership. The type of method used is empirical juridical regarding actual conditions that occur in society with a qualitative approach.

Keywords: BPN; Double Ownership Proof

ABSTRAK

Beberapa hal yang dapat menyebabkan bukti kepemilikan ganda antara lain adalah kurangnya transparansi informasi kepemilikan tanah, aparat desa dan pemilik tanah yang tidak jujur dalam memberikan informasi kepada BPN. Seperti kenyataan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2018. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisa penyebab terjadinya bukti kepemilikan ganda dalam satu bidang tanah seperti yang terdapat pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2018 dan untuk menemukan dan menganalisa upaya BPN dalam meminimalisir terjadinya bukti kepemilikan ganda. Jenis metode yang digunakan adalah yuridis empiris terhadap keadaan sebenarnya secara nyata yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan kualitatif. 

Kata Kunci: BPN; Bukti Kepemilikan Ganda

Fulltext View|Download
Keywords: BPN; Double Ownership Proof

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta yang Berhubungan dengan Pertanahan Implikasi Penafian Peran Notaris dalam Eksistensi Perseroan Perorangan Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia More recent articles
Most cited articles
Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA More cited articles
  1. Aditya, Trias., Santosa, Purnama Budi., Yulaikhah, Yulaikhah., Widjajanti, Nurrohmat., Atunggal, Dedi., & Sulistyawati, Miranty. (2021). Validation and collaborative mapping to accelerate quality assurance of land registration. Land Use Policy, Vol. 109, (No. 3). https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105689
  2. Amin, Mochamad., Purnawan, Amin., & Djauhari. (2021). Juridical Analysis on Role & Responsibility of Land Office in Multiple Land Certificates. Sultan Agung Notary Law Review, Vol. 3, (No. 3), p.745. https://doi.org/10.30659/sanlar.3.3.741-752
  3. Anatami, D. (2017). Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah [Who is responsible, if there is a double certificate of a plot of land]. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, (No. 1), p.7
  4. Andrijasari, I., Cengkeng, A., & Sirajuddin, S. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Batu. Legal Spirit. Vol. 5, (No. 2), https://doi.org/10.31328/ls.v5i2.3627
  5. Ardiansyah, G.M., Mangku, D.G.S., & Yuliartini, N.P.R. (2022). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Banyuwangi ( Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Klatak Kabupaten Banyuwangi) e-Journal Komunikasi Yustisia, Vol. 5, (No. 1), p.261. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51620
  6. Caroles, B. P. N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Sertifikat Tanah Ganda (Studi Kasus Putusan Ptun Nomor 36/G/2019/Ptun.Srg). Lex Administratum, Vol. 10, (No. 2), p.44-53
  7. Hutagalung, A. S. (2005). Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia
  8. Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido, Vol. 1, (No. 1), p.13. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22
  9. Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
  10. Mendelson, N. A. (2019). Tribes, Cities, and Children. Journal of Land Use & Environmental Law, Vol. 34, (No. 2), p.255
  11. Mucharoroh. (2021). Law Enforcement Dispute Resolution Dual Certificates. Law Enforcement Dispute Resolution Dual Certificates, Vol. 1, (No. 1), p.300
  12. Ningsih N, M. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda. Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, (No. 5), p.536
  13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
  14. Pranoto, B.I., & Sunarno, S. (2020). Upaya Hukum Penyelesaian Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Yogyakarta. Media of Law and Sharia, Vol. 1, (No. 3), p.176. https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9500
  15. Pungus, S. (2010). Teori Tujuan Hukum. Retrieved from https://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html
  16. Rahardjo, S. (1991). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya
  17. Saputra, R.A. (2021). Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya. Jurnal Jentera, Vol. 4, (No. 2), p.561
  18. Sutedi, A. (2011). Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika
  19. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  21. Wahari, N.P.D.W., & Jayantiari, I.G.A.M.R. (2022). Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, (No. 3), p.426–434

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-01-05 18:32:26

No citation recorded.