Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
BibTex Citation Data :
@article{Politika20855, author = {Ashari Cahyo Edi}, title = {Can CSR be Politically Transformative? Discussing Its Prospects and Challenges}, journal = {Politika: Jurnal Ilmu Politik}, volume = {11}, number = {1}, year = {2020}, keywords = {rate social responsibility; political CSR; transformative politics}, abstract = { Tulisan ini mengeskplorasi relevansi gagasan transformative politics (Tornquist & Stokke, 2013) dalam praktik corporate social responsibility (CSR) di industri ekstraktif dalam konteks desa di Indonesia. Penjajakan ini penting karena pendekatan pembangunan partisipatif dalam praktik CSR belum mampu mengikis defisit kapasitas politik warga komunitas di sekitar operasi industry agar lebih berdaya secara politik. Yang jamak berbagai prosedur, mekanisme, desain program, dan piranti kelembagaan CSR belum berdampak signifikan dalam menyeimbangkan timpangnya relasi-relasi kuasa komunitas-perusahaan dan komunitas-elite lokal. Alhasil wacana dan siklus program CSR (agenda setting, formulasi program, pembuatan keputusan, implementasi, dan framing atas klaim kesuksesan) masih jauh dari kontrol warga komunitas. Gagasan transformative politics menempatkan agenda, strategi, dan aliansi untuk menggunakan berbagai kelembagaan yang sudah ada—namun minimalis dari sisi substansi demokratisasinya—untuk mengenalkan politik dan kebijakan yang bisa membuka kesempatan-kesempatan bagi warga komunitas guna mendorong pengelolaan CSR yang lebih demokratis. Sebagai upaya awal, tulisan ini menghimpun sejumlah keterbatasan dan tantangan penguatan dimensi transformative politics dalam praktik CSR. }, issn = {2502-776X}, pages = {76--95} doi = {10.14710/politika.11.1.2020.76-95}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/20855} }
Refworks Citation Data :
Tulisan ini mengeskplorasi relevansi gagasan transformative politics (Tornquist & Stokke, 2013) dalam praktik corporate social responsibility (CSR) di industri ekstraktif dalam konteks desa di Indonesia. Penjajakan ini penting karena pendekatan pembangunan partisipatif dalam praktik CSR belum mampu mengikis defisit kapasitas politik warga komunitas di sekitar operasi industry agar lebih berdaya secara politik. Yang jamak berbagai prosedur, mekanisme, desain program, dan piranti kelembagaan CSR belum berdampak signifikan dalam menyeimbangkan timpangnya relasi-relasi kuasa komunitas-perusahaan dan komunitas-elite lokal. Alhasil wacana dan siklus program CSR (agenda setting, formulasi program, pembuatan keputusan, implementasi, dan framing atas klaim kesuksesan) masih jauh dari kontrol warga komunitas. Gagasan transformative politics menempatkan agenda, strategi, dan aliansi untuk menggunakan berbagai kelembagaan yang sudah ada—namun minimalis dari sisi substansi demokratisasinya—untuk mengenalkan politik dan kebijakan yang bisa membuka kesempatan-kesempatan bagi warga komunitas guna mendorong pengelolaan CSR yang lebih demokratis. Sebagai upaya awal, tulisan ini menghimpun sejumlah keterbatasan dan tantangan penguatan dimensi transformative politics dalam praktik CSR.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2024-10-13 08:47:04
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Politika: Jurnal Ilmu Politik journal and Master of Political Science Program, Department of Politics and Governance, Universitas Diponegoro as publisher of the journal.
Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Politika: Jurnal Ilmu Politik journal and Master of Political Science Program, Department of Politics and Governance, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Politika: Jurnal Ilmu Politik journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.