Can CSR be Politically Transformative? Discussing Its Prospects and Challenges

Abstract

Tulisan ini mengeskplorasi relevansi gagasan transformative politics (Tornquist & Stokke, 2013) dalam praktik corporate social responsibility (CSR) di industri ekstraktif dalam konteks desa di Indonesia. Penjajakan ini penting karena pendekatan pembangunan partisipatif dalam praktik CSR belum mampu mengikis defisit kapasitas politik warga komunitas di sekitar operasi industry agar lebih berdaya secara politik. Yang jamak berbagai prosedur, mekanisme, desain program, dan piranti kelembagaan CSR belum berdampak signifikan dalam menyeimbangkan timpangnya relasi-relasi kuasa komunitas-perusahaan dan komunitas-elite lokal. Alhasil wacana dan siklus program CSR (agenda setting, formulasi program, pembuatan keputusan, implementasi, dan framing atas klaim kesuksesan) masih jauh dari kontrol warga komunitas. Gagasan transformative politics menempatkan agenda, strategi, dan aliansi untuk menggunakan berbagai kelembagaan yang sudah ada—namun minimalis dari sisi substansi demokratisasinya—untuk mengenalkan politik dan kebijakan yang bisa membuka kesempatan-kesempatan bagi warga komunitas guna mendorong pengelolaan CSR yang lebih demokratis. Sebagai upaya awal, tulisan ini menghimpun sejumlah keterbatasan dan tantangan penguatan dimensi transformative politics dalam praktik CSR.