DOI: https://doi.org/10.14710/jati.%25v.%25i.1-8

KEDUDUKAN TIDAK SEIMBANG PADA PERJANJIAN WARALABA BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN KONDISI WANPRESTASI

*Etty Septiana Rahma  -  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro., Indonesia
Open Access Copyright 2016 LAW REFORM

Citation Format:
Abstract

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tertulis antara para pihak, yang
berupa perjanjian baku yang pada umumnya ditentukan secara sepihak oleh
pemberi waralaba sehingga cenderung memberikan posisi tawar yang lebih baik
bagi pemberi waralaba daripada penerima waralaba..
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif
yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional, dengan
data berupa data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.
Analisis dari hasil penelitian tesis ini membahas mengenai perjanjian pada
waralaba, substansi perjanjian waralaba dan kedudukan tidak seimbang pada
perjanjian waralaba terutama berkaitan dengan pemenuhan kondisi wanprestasi.
Kesimpulan penelitian ini, pertama, perjanjian waralaba telah memenuhi
ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007, tetapi
terdapat beberapa ketentuan dalam pasal-pasalnya yang masih memberikan
kedudukan yang lebih secara yuridis terhadap pemberi waralaba. Kedua, jalan
yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kedudukan tidak seimbang pada
perjanjian waralaba dapat dilakukan dengan memberikan peluang bagi penerima
waralaba untuk melakukan negosiasi melalui addendum perjanjian. Selain itu,
juga perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian waralaba tersebut.
Kata kunci : Kedudukan Tidak Seimbang, Perjanjian Waralaba, Wanprestasi

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Recent articles
REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA HAK PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL More recent articles
Most cited articles
PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN : STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI TRANSAKSI E - COMMERCE DI INDONESIA GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI PENDIDIKAN MANUSIA More cited articles

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-11-22 09:11:03

No citation recorded.