DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12457

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

*Nisa Yulianingsih  -  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro., Indonesia
Open Access Copyright 2016 LAW REFORM

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana terutama
kebijakan formulasi dalam menentukan arah kebijakan pengaturan tindak pidana
korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia saat ini dan masa yang akan
datang. Kajian didasarkan pada hasil penelitian normatif untuk menemukan
kaidah-kaidah dan norma-norma hukum dalam merumuskan tindak pidana
korupsi pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
pengaturan tindak pidana korupsi terutama dalam kegiatan barang dan jasa
pengaturannya kurang efektif karena belum dirumuskan dan diformulasikan
secara jelas mengenai sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana korupsi
dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi
mengenai pengaturan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa agar dapat
mengakomodir pengaturan sanksi yang lebih tegas (pidana) atas pelanggaran
proses pengadaan barang dan jasa.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan
Barang dan Jasa

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : IND
Recent articles
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA HAK PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL More recent articles
Most cited articles
COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN : STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI TRANSAKSI E - COMMERCE DI INDONESIA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE More cited articles

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-11-21 19:07:22

No citation recorded.