PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MENYERAP ASPIRASI DAERAH ( STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH )

Abstract

ABSTRAK
Adanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan
Indonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistem
unikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan dianutnya sistem bikameralisme di
Indonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan
representasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih langsung secara perorangan melalui
pemilu dengan sistem distrik berwakil banyak. Sebagai alat untuk mengakomodasi
kepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan yang paling penting.
Bagaimanakah pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah
dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat Jawa Tengah, apakah kendala-kendala yang
dihadapi anggota Dewan tersebut dan bagaimana upaya untuk meminimalisir kendala
tersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan peran
anggota Dewan Pewakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam menyerap apirasi daerah sesuai
dengan peraturan yang berlaku ataukah tidak.
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk
memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang diteliti
serta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal
Jawa Tengah dalam menyerap aspirasi daerah. Metode penelitian dalam tesis ini adalah
yuridis empiris sehingga selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia juga
menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum terutama yang terkait dengan penelitian
ini serta kendala yang terjadi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
mengatur Dewan Perwakilan Daerah.
Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap,
menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinya
belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerah
berkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnya
berkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upaya
yang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan
adil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendala
tersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah
sedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi dengan
masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggota
Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputi
masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk daat
mewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.
Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, aspirasi daerah
I. PENDAHULUAN