PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN TERKAIT AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DI KOTA SEMARANG

Received: 30 Jun 2020; Published: 12 Sep 2020.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: artikel penelitian
Statistics: 8
Abstract

The notary position law and notary code of ethics require that the notary in carrying out his duties as a public official, in addition to being subject to the notary's position, must comply with the profession code and be responsible to the community it serves, MK Decision Number 49 / PUU - X / 2012, in calling the notary must obtain approval from the Notary Regional Supervisory Board. This research wants to see how the investigation carried out by the police related to the deed made by a notary in the city of Semarang, this research will also look at the pattern of police investigation in non-criminal snacks in legal protection for notaries related to the deed he made, then see how the model of legal protection for notaries who committed a crime related to the deed he made after the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012. This study uses a socio legal approach. Socio-legal legal research examines the factual implementation or implementation of legal provisions (legislation) on each particular legal event that occurs in the community in order to achieve the stated goals.

Keywords: Investigations, Police Institutions, Deed Made by a Notary Public

 

 

Abstrak

 

Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris mengkehendaki agar notaris dalam menjalankan tugas menjadi pejabat umum, selain harus tunduk jabatan notaris harus tunduk pada kode profesi serta harus bertanggungjawab pada masyarakat yang dilayaninya, Putusan M K Nomor 49 / P U U – X / 2012, dalam pemanggilan notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Penelitian ini ingin melihat bagamaimana pelaksanaan penyidikan oleh lembaga kepolisian terkait akta yang dibuat Notaris di Kota Semarang,  penelitian ini juga akan melihat pola penyidikan Polri dalam penganan tidak pidana dalam perlindungan hukum untuk notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, kemudian melihat bagaimana model perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan tindak pidana terkait dengan akta yang dibuatnya pasca Putusan MK No 49/ PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal. Penelitian hokum socio legal mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukumpositif  (perundang–undangan) secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu  yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan  yang  telah ditentukan.

 

Kata Kunci :   Penyidikan, Lembaga Kepolisian,  Akta Yang Dibuat Notaris

Article Metrics: