Solusi BPHTB dan PPh Final Dalam Program PTSL di Kabupaten Malang

Abstract

Abstract

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a legalization of assets in the form of Land registration activities for the first time. The research approach used doctrinal approach to law. In PTSL implementation, there is a new regulation which is carried out by government related to the payment of taxes, the authors interested in analyzing the implementation of these regulations. namely the payment of the PPh and BPHTB tax due. The conclusion is the application of the PPh and BPHTB tax due owed by the enactment of Ministerial Regulation ATR/Ka. National Land Regulation (BPN) No. 6 of 2018 in Ngajum Village, Ngajum District, Malang Regency runs effectively but in its implementation there are still several technical, juridical, and other constraints. Authors suggest that the government create special tax regulation in the implementation of PTSL in the form of Governmental Regulation so that it is equal to the implementing regulations related to taxation.

Keywords: PTSL; PPh; BPHTB

Abstrak

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ialah sebuah legalisasi aset yakni kegiatan pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya. Digunakan metode pendekatan penelitian doktrinal terhadap hukum. Pada pelaksanaan PTSL terdapat suatu peraturan baru yang dilaksanakan pemerintah mengenai pembayaran pajak yakni pembayaran Pajak PPh serta BPHTB Terutang, maka penulis tertarik untuk menganalisis implementasi regulasi tersebut. Kesimpulan akhir penelitian berikut yakni bahwasanya Penerapan Pajak PPh serta BPHTB Terutang dengan pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 tahun 2018 di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang berjalan efektif namun pada implementasinya masih terdapat sejumlah kendala dari sisi teknis, yuridis, dan lainnya. Serta pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 tahun 2018 mampu mendorong jalannya PTSL di Desa Ngajum. Penulis menyarankan Pemerintah guna membuat regulasi Perpajakan terutang khusus pada pelaksanaan PTSL dalam wujud Peraturan Pemerintah agar sederajat dengan peraturan pelaksana terkait dengan perpajakan.

Kata Kunci: PTSL; PPh; BPHTB