skip to main content

Penggunaan Doktrin Piercing The Corporate Veil Terhadap Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero)

Wilson Indrawan  -  Magister Of Notary, Universitas Diponegoro,, Indonesia
*Siti Mahmudah scopus  -  , Indonesia
Open Access Copyright (c) 2024 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

The role of the board of directors in a company and the potential for them to be held personally responsible for legal matters. The board is responsible for overseeing and advising the directors as per the Limited Liability Company Law. The article focuses on the board of commissioners at PT Pertamina and investigates if they have fulfilled their duties as supervisors and if the piercing the corporate veil doctrine can be applied against them. The research uses a normative juridical method and concludes that the board of commissioners at PT Pertamina have acted in accordance with the law and company articles, making them exempt from personal accountability.

Keywords: Corporate Law; Board of Commissioners; Piercing The Corporate Veil.

ABSTRAK

Dewan Komisaris dalam perusahaan berbentuk PT.,  bertugas sebagai pengawas dan memberikan nasihat kepada direksi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, mungkin saja mereka bertanggung jawab secara pribadi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memeriksa apakah Dewan Komisaris PT. Pertamina telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan bagaimana penerapan doktrin piercing the corporate veil pada Dewan Komisaris PT. Pertamina berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris PT. Pertamina telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perusahaan, sehingga tidak bisa diminta pertanggungjawaban pribadi menurut doktrin piercing the corporate veil.

Kata Kunci: Dewan Komisaris; Piercing The Corporate Veil, PT. Pertamina.

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext View|Download |  Research Instrument

Subject
Type Research Instrument
  Download (340KB)    Indexing metadata
Keywords: Corporate Law; Board of Commissioners; Piercing The Corporate Veil.

Article Metrics:

  1. Fuady, M. (2014). Doktrin-doktrin Modern dalam Modern Law. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
  2. Gunawan, W. (2000). Hukum Bisnis Perseroan Terbatas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
  3. Harahap, Y. (2019). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika
  4. Herlambang, A. (2018). Tanggung Jawab Fiduciary Duties Direksi Dalam Perusahaan Publik. Universitas Airlangga
  5. Nadapdap, B. (2018). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Permata Aksara
  6. Dewi, S. (2018). Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas. Aktualita, Vol. 1, (No. 2), p.350-368. https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3959
  7. Prasetya, R. (2019). Perseroan Terbatas (Teori & Praktik). Jakarta: Sinar Grafika
  8. PT. Pertamina (Persero). (2020). Resilience Ketahanan Dalam Bada: Laporan Tahunan Annual report. Retrieved from http://www.pertagas.pertamina.com/Uploads/anual-report/Annual%20Report%202020%20PT%20Pertamina%20Gas.pdf
  9. Rahma, A. (2019). Ahok Resmi Diangkat Jadi Komisaris Utama. Retrieved from https://www.liputan6.com/bisnis/read/4118685/ahok-resmi-diangkat-jadi-komisaris-utama-pertamina
  10. Septiana, E. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
  11. Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
  12. Suharto, A.R. (2020). Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6, (No. 2), p.95-105. https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.52
  13. Sulistyawati, T.T. (2020). Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan Oleh Induk Perusahaan. Notaire, Vol. 3, (No. 2), https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20552
  14. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
  15. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-11-21 02:28:50

No citation recorded.