DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.54426

Registrasi Sertifikat Hak Atas Tanah yang Tidak Sesuai dengan Wilayah Administrasi Kantor Pertanahan

1Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2024 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

Accurate land registration is essential to prevent ownership conflicts and to provide legal guarantees for the rightful land owner. The aim of this research is to find out the factors that cause land registration errors that are not in accordance with the location of land administration and efforts to resolve them. The research method uses empirical juridical. The results of the research concluded that with errors in measurements and land area, the certificate owner could face legal consequences such as cancellation of the certificate. The process of resolving land registration issues involves coordination meetings between the Village, District, Regency Government and Land Office, with facilitation from the Provincial government.

Keywords: Registration Errors; Certificates; Legal Impact

ABSTRAK

Registrasi tanah yang akurat sangat penting untuk mencegah konflik kepemilikan dan untuk memberikan jaminan hukum terhadap pemilik tanah yang sah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan registrasi tanah yang tidak sesuai dengan letak administrasi tanah dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian dengan menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kesalahan pengukuran dan luas tanah, pemilik sertifikat dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti pembatalan sertifikat. Proses penyelesaian masalah registrasi tanah melibatkan rapat koordinasi antara pihak Desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Kantor Pertanahan, dengan fasilitasi dari pemerintah Provinsi.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Sertifikat; Administrasi

Fulltext View|Download
Keywords: Registration Errors; Certificates; Legal Impact

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Yuridis Normatif tentang Bank Tanah (Land Banking) Menurut Perpu Cipta Kerja Registrasi Sertifikat Hak Atas Tanah yang Tidak Sesuai dengan Wilayah Administrasi Kantor Pertanahan More recent articles
Most cited articles
Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 More cited articles
  1. Arifin, Djohar., Rahman, Rifkah Anniza., & Restiani. (2022). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar. Sultra Law Review, Vol. 4, (No. 1), p. 23-41
  2. Atikah, N. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. Notary Law Journal, Vol 1, (Issue 3 April), p.263-289
  3. Beritno, P. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda di Kota Palangka Raya. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5, (No. 1), p. 682-707
  4. Diantha, I.M.P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group
  5. Djafaruddin, T. (2013). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kecamatan Taliabu Utara Kebupaten Kepulauan Sula. Lex Privatum, Vol. 1, (No. 1). p.58-72
  6. Gayatri, Ni Made Silvia., Seputra, I Putu Gede., & Suryani, Luh Putu. (2021). Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, (No. 1), p.79-83
  7. Irwanda, F. (2017). Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar). Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, (No. 3), p.150–163
  8. Juliani, Ni Luh., & Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. (2021). Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat. Jurnal Kertha Negara, Vol. 9, (No. 1), p.12-23
  9. Kosalya, I Gusti Ayu Agung., Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi., & Suryani, Luh Putu. (2022). Penyelesaian Sengketa Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4, (No. 1), p.76-81
  10. Muhenri. (2022). Penerapan Perhitungan Nilai Kerugian dalam Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Analisis Penetapan Nomor: 6/PDT.G.S/2018/PN Pbu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kalimantan Tengah). SOLJUSTISIO : Jurrnal Penelitian Hukum, Vol. 4, (No. 1), p. 1-20
  11. Noviyanti, Ika Krisna., & Roychansyah, Muhammad Sani. (2019). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Ndvi Menggunakan Citra Satelit Worldview 2 di Kota Yogyakarta. Majalah Ilmiah Globe, Vol. 21, (No. 2), p.63–70
  12. Olii, Atie., & Mamahit, Godlieb N. (2018). Pengaturan Hukum Ttntang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Lex Privatum, Vol. 6, (No. 1), p.20-26
  13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  14. Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia
  15. Somomoeljono, S. (2021). Pembatalan Sertifikat Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria dan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Vol. 1, (No. 2), p.168-178
  16. Sonata, D L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, (No. 1), 15–35
  17. Sutrisno. (2022). Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kediri). Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, (No. 2.), p.250-258
  18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  19. Zaki, Muhammad Reza Syariffudin, & Mahendra, Reza. (2020). Analisis Yuridis Pembatalan Hak Atas Sertifikat Tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Akibat Sengketa Kepemilikan Ganda (Studi Analisa Putusan Nomor 103/G/2016/PTUN-BDG). Hermeneutika Vol. 4, (No. 2), p.103-116

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-01-05 13:56:55

No citation recorded.