DOI: https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.115-130

Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2020 Politika: Jurnal Ilmu Politik under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini mendiskusikan faktor-faktor yang menghambat keterwakilan caleg perempuan di ranah lokal dalam konteks Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mewawancarai informan yang merupakan kandidat pemilu legislative tahun 2014. Temuan penelitian menunjukkan kendala utama keterwakilan perempuan terletak di politik partai yang lebih memprioritaskan calon legislatif (caleg) laki-laki dibandingkan caleg perempuan. Penentuan nomor urut juga berat sebelah. Caleg perempuan ditempatkan pada nomor “urut sepatu”. Hambatan kedua pada faktor sosial ekonomi. Dukungan sumber-sumber keuangan bagi caleg perempuan sangat minim. Ketiga adalah hendala kultural budaya terkait dengan kuatnya budaya patriarki di daerah. Perempuan terikat dengan tradisi belis yang dianggap sebagai warge kelas dua. Keempat terkait hambatan dalam diri perempuan sendiri. Calon anggota legislatif perempuan tidak memanfaatkan kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan untuk mendukung mereka dalam berkompetisi dengan caleg laki-laki.

Fulltext View|Download
Keywords: perempuan; pemilu; caleg perempuan; hambatan keterwakilan perempuan

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
Ekspansi Geografis dan Perampasan Lahan: Sisi Lain Pembangunan Yogyakarta International Airport Membedah Diskursus Modal Sosial dan Gerakan Sosial: Kasus Penolakan Pabrik Semen di Desa Maitan, Kabupaten Pati Can CSR be Politically Transformative? Discussing Its Prospects and Challenges More recent articles
Most cited articles
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) di KABUPATEN BREBES (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung) PEREMPUAN DAN KORUPSI PADA RANAH PUBLIK (Ditinjau dari Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi dan Budaya Ketimuran) BENTUK RESOLUSI KONFLIK DALAM PILKADA: Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara Politika Jurnal Ilmu Politik FAKTOR DETERMINAN KEMENANGAN KANDIDAT PADA PEMILUKADA KABUPATEN BATANG 2011 More cited articles
  1. Ananta, A., Arifin, E. N., & Suryadinata, L. (2004). Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective. Institute of Southeast Asian Studies
  2. Budiardjo, M. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
  3. Dahlerup, D. (2002). Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan dalam Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. IDEA
  4. Fakih, M. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Insist Press
  5. Fatmariza, F. (2005). Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Sumatra Barat Pasca Quota 30%. Jurnal Demokrasi, 4(1)
  6. Gaffar, A. (2000). Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
  7. Haboddin, M., & Rahman, F. (2013). Gurita Korupsi Pemerintah Daerah. Kaukaba Dipantara
  8. Hadari, N. (2005). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
  9. Haryanto. (1984). Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum. Jogjakarta: Liberty
  10. Hasyim, S. (2010). Perempuan dalam Fiqih Politik. Bandung: Mizan
  11. Kristoforus Rangga, W. (2014). Strategi Kampanye Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam pemilu Legislatif 2014 di Dapil II Kecamatan Keo tengah Kabupaten Nagekeo
  12. Lovenduski, J. (2008). Politik Berparas Perempuan. Kanisius
  13. Mulia, M., & Farida, A. (2005). Perempuan dan politik. Gramedia Pustaka Utama
  14. Murniati, A. N. P. (2004). Getar Gender. Indonesiatera
  15. Naqiyah, N. (2005). Otonomi Perempuan. Malang: Bayumedia Publishing
  16. Prihatmoko, J. J. (2008). Mendemokratiskan PEMILU. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  17. Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti
  18. Samego, I. (2000). Book Review Ekonomi Politik. Jakarta: Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional
  19. Samego, I. (2017). Politisasi Intelijen di Era Soekarno, 1945-1965. In I. N. Bhakti, D. M. Mengko, & S. N. Siregar (Eds.), Intelijen dan Politik Era Soekarno. Jakarta: LIPI Press
  20. Sastriyani, S. H. (2009). Gender and Politics. Yogyakarta: Tiara Wacana
  21. Shvedova, N. (1999). Kendala-Kendala Terhadap Partisipasi Perempuan di Parlemen dalam Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
  22. Sridanti. (2010). Jurnal Perempuan 45. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
  23. Sugiyono. (2011). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
  24. Utami, S. W. H. (2001). Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan. Bantul: IP4 Lappera Indonesia
  25. Wijaksana, W. (2004). Politik dan Keterwakilan Perempuan. Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan (Vol. 34). Jakarta
  26. Wijaya, H. (2001). Perempuan dalam Pusaran Demokrasi. Bantul: IP-4 Lapera

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-04-16 20:22:06

No citation recorded.