BibTex Citation Data :
@article{LR26173, author = {Arief Rachman Hakim and Joko Setiyono}, title = {PROBLEMATIKA NEGARA DAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP KONSEP UNJUST WAR}, journal = {LAW REFORM}, volume = {15}, number = {2}, year = {2019}, keywords = {Unjust War; Kewenangan; Dinamika; Dewan Keamanan.}, abstract = { Kesepakatan masyarakat internasional menghendaki kerangka yang dipatuhi bersama yakni penentuan bilamana pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional maka lembaga atau organ yang berhak menentukannya ialah DK PBB. Kenyataannya pelaksanaan kewenangan tersebut tidak mudah di realisasikan yang menyebabkan negara-negara besar akhirnya menjalankan penggunaan kekuatan tanpa adanya mandat dari DK PBB atau menjalankan peperangan yang kemudian dikualifikasikan sebagai unjust war . Tujuan penelitian ini bertujuan menginventarisir problematika apa yang melingkupi kewenangan sehingga terjadi suatu unjust war itu sendiri, dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan teori kedaulatan dan yurisdiksi akan mengupas dinamika problematik negara dan DK PBB tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematik terjadinya unjust war dapat dibagi menjadi dua fase yakni awal pembentukan PBB ataupun di masa perang dingin, serta pasca perang dingin yang berimplikasi terhadap bagaimana negara besar menggunakan sistem PBB untuk menyelesaikan konflik, selanjutnya perlunya mekanisme penyelesaian konflik norma dalam piagam PBB di mana satu sisi terkait kewenangan besar pada DK PBB untuk menentukan ancaman terhadap perdamaian beserta tindakan yang perlu diambil, namun disisi lain perlu mereformasi sistem pengambilan keputusan yang bertumpu pada penggunaan hak veto sebagai ganjalan utama yang harus diubah. }, issn = {2580-8508}, pages = {164--176} doi = {10.14710/lr.v15i2.26173}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26173} }
Refworks Citation Data :
Kesepakatan masyarakat internasional menghendaki kerangka yang dipatuhi bersama yakni penentuan bilamana pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional maka lembaga atau organ yang berhak menentukannya ialah DK PBB. Kenyataannya pelaksanaan kewenangan tersebut tidak mudah di realisasikan yang menyebabkan negara-negara besar akhirnya menjalankan penggunaan kekuatan tanpa adanya mandat dari DK PBB atau menjalankan peperangan yang kemudian dikualifikasikan sebagai unjust war. Tujuan penelitian ini bertujuan menginventarisir problematika apa yang melingkupi kewenangan sehingga terjadi suatu unjust war itu sendiri, dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan teori kedaulatan dan yurisdiksi akan mengupas dinamika problematik negara dan DK PBB tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematik terjadinya unjust war dapat dibagi menjadi dua fase yakni awal pembentukan PBB ataupun di masa perang dingin, serta pasca perang dingin yang berimplikasi terhadap bagaimana negara besar menggunakan sistem PBB untuk menyelesaikan konflik, selanjutnya perlunya mekanisme penyelesaian konflik norma dalam piagam PBB di mana satu sisi terkait kewenangan besar pada DK PBB untuk menentukan ancaman terhadap perdamaian beserta tindakan yang perlu diambil, namun disisi lain perlu mereformasi sistem pengambilan keputusan yang bertumpu pada penggunaan hak veto sebagai ganjalan utama yang harus diubah.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2024-11-21 12:17:45
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Law Reform]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document or fax :
Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Law Reform
Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH No.1, Semarang, Indonesia 50241
Telp. (024) 8313493
Email: jurnalmih.undip@gmail.com
Has been indexed in:
Statistics
LAW REFORM (p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508) is published by Master Program of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.