Analisis Yuridis Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Batal Berdasarkan Peraturan PPAT

Abstract

Abstract

One of the legal PPAT do is in terms of buying and selling land rights. However, not agreements run smoothly. The sale and purchase agreement that doesn't work properly can be canceled. This writing aims to analyze the sale and purchase deed of land rights which is canceled. The research method used in writing this is using a normative juridical approach. Data collection techniques are literature study and secondary data. The results of this study are first, the legal basis that can cancel the sale and purchase deed of land rights is Article 28 paragraph (2) Perkaban, which does not meet the requirements determined by law and or other regulations. Second, the legal consequences of not fulfilling the obligations of a notary, namely a notary can be subject to sanctions in the form of an oral warning, written warning, temporary dismissal, or rough dismissal. This sanction applies to notaries, deputy notaries, special representatives of notaries, and temporary civil servants. Basically a Notary must comply with all the provisions stipulated in the code of ethics for the position of a Notary, and all applicable laws and regulations in Indonesia.

Keywords: sale and purchase; land rights; ppat.

Abstrak

Salah satu yang halal dilakukan PPAT adalah sejauh memperdagangkan kebebasan tanah. Meskipun demikian, pengaturan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pengaturan kesepakatan dan pembelian yang tidak berjalan seperti yang diharapkan dapat dibatalkan. Penyusunan ini bertujuan untuk membedah kesepakatan dan membeli akta hak milik atas tanah yang dijatuhkan. Teknik eksplorasi yang digunakan direkam dalam bentuk hard copy yaitu dengan menggunakan metodologi yuridis standarisasi. Metode pengumpulan informasi adalah studi penulisan dan informasi tambahan. Akibat dari penelitian ini adalah pertama, premis sah yang dapat membatalkan kesepakatan dan pembelian akta pembebasan tanah adalah Pasal 28 ayat (2) Perkaban, yang tidak memenuhi tidak seluruhnya diatur dalam peraturan dan pedoman yang berbeda. Kedua, akibat yang sah dari tidak terpenuhinya komitmen akuntan publik, tepatnya pejabat hukum dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, permohonan izin tidak tetap, atau permohonan izin tidak menyenangkan. Persetujuan ini berlaku untuk akuntan publik, akuntan publik delegasi, agen unik pejabat hukum, dan pegawai pemerintah sementara. Pada hakekatnya seorang Notaris harus mengikuti setiap pengaturan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan seorang Notaris, dan setiap peraturan dan pedoman yang relevan di Indonesia.

Kata kunci: jual beli; hak atas tanah; ppat.