1Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya Papua Tengah, Indonesia
2Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Kota Semarang, Indonesia
3Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
BibTex Citation Data :
@article{NTS67090, author = {Adiyat Hamid and Winanto Winanto and Ana Silviana}, title = {Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya}, journal = {Notarius}, volume = {18}, number = {2}, year = {2025}, keywords = {Land Registration; Customary Rights}, abstract = { ABSTRACT Indonesia, as an agricultural country, encourages customary law community units, particularly in Puncak Jaya Regency, to register their land as proof of customary land ownership. This research aims to assess the ability to implement the land registration system by comparing statutory regulations with the realities in the field. The method used is sociological juridical. The results show that the implementation of Customary Land Rights Registration by the Land Office of Puncak Jaya Regency, Central Papua Province, has not been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2024, as evidenced by various barriers, constraints, and the proposed solutions revealed in the research findings . Keywords: Land Registration; Customary Rights ABSTRAK Negara Indonesia sebagai negara agraris menghimbau kepada kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, untuk mendaftarkan tanahnya sebagai bukti penguasaan tanah hak ulayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menerangkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, sebagaimana tergambar dalam hambatan, kendala, dan solusi berdasarkan hasil penelitian yang ada. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah; Hak Ulayat }, issn = {2686-2425}, pages = {555--572} doi = {10.14710/nts.v18i2.67090}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67090} }
Refworks Citation Data :
ABSTRACT
Indonesia, as an agricultural country, encourages customary law community units, particularly in Puncak Jaya Regency, to register their land as proof of customary land ownership. This research aims to assess the ability to implement the land registration system by comparing statutory regulations with the realities in the field. The method used is sociological juridical. The results show that the implementation of Customary Land Rights Registration by the Land Office of Puncak Jaya Regency, Central Papua Province, has not been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2024, as evidenced by various barriers, constraints, and the proposed solutions revealed in the research findings.
Keywords: Land Registration; Customary Rights
ABSTRAK
Negara Indonesia sebagai negara agraris menghimbau kepada kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, untuk mendaftarkan tanahnya sebagai bukti penguasaan tanah hak ulayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menerangkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, sebagaimana tergambar dalam hambatan, kendala, dan solusi berdasarkan hasil penelitian yang ada.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah; Hak Ulayat
Note: This article has supplementary file(s).
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2025-06-30 06:41:09
Ciptaan berjudul (Notarius, dibuat oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), diidentifikasi oleh Notarius, bebas dari batasan hak cipta yang berlaku.
Journal Notarius is present by Public Notary, Diponegoro UniversityImam Bardjo, S.H. No.1-3 SemarangEmail: jurnalmkn.undip@gmail.comPhone: 0248415998Website: http://notariat.undip.ac.id